Jamin Logistik dan Petugas Siap Hari Pencoblosan, KPU Papua Tengah 95% Siap Laksanakan Tugas Negara
Pada
25 Nov, 2024
TIMIKA, papuamctv.com - KPU Provinsi Papua Tengah memastikan semua logistik Pilkada Provinsi Papua Tengah pada 27 November 2024, sudah tersalurkan hingga 1 hari sebelum hari pencoblosan. Kegiatan pengiriman logistik sudah dimulai pada H-7 sebelum hari pemungutan suara.
“95% kami siap melaksanakan tugas Negara sisanya ditanggal 27, jangan lupa ke TPS dan Jangan golput. Karena yang golput biasanya yang tidak bertanggung jawab”ujar Ketua KPU Provinsi Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni saat membuka acara Media Gathering bersama media, Minggu (24/11/2024) di Resto Hotel Cenderawasih 66 Timika.
Provinsi Papua Tengah terdiri atas delapan kabupaten, yakni Kabupaten Nabire,Intan Jaya,Paniai, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Deiyai, Dan Kabupaten Mimika. 131 distrik dan 1.195 Kelurahan atau kampung. Dengan luas wilayah 66.129 KM persegi.
Disampaikan Jennifer, pengiriman surat suara telah dilakukan bertahap agar bisa sampai pada H-1 saat hari pencoblosan. Secara keseluruhan total TPS ada 2.617 yang tersebar di seluruh wilayah Papua Tengah.
“Intan Jaya 3 hari yang lalu 3 distrik sudah tembus dan besok senin sudah selesai, Puncak jaya dan Puncak sudah mulai ke distrik terjauh pakai pesawat, Deiyai tadi subuh sudah bergeser, Dogiyai akan bergeser besok begitupun dengan Kabupaten Nabire dan Mimika” ungkap Jennifer.
Untuk pelaksanaan Pilkada Serentak, KPU Provinsi Papua telah merekrut 18.319 KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) , 3.585 PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan 665 PPD (Panitia Pemilihan Distrik).
Sebagai lembaga penyelenggara pilkada serentak, Jennifer menegaskan bahwa KPU Provinsi Papua Tengah berkomitmen untuk bekerja sesuai dan berpegangan dengan peraturan perundang-undangan dan tetap tegak lurus dalam aturan pelaksanaan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati.
“Kami kerja untuk Merah Putih dan kami kerja tegak lurus, kalaupun ada hubungan keluarga kekerabatan itu wajar tapi dalam sistem kerja tidak ada” tegasnya.