Bappeda Mimika Sosialisasi KKPR Dukungan Percepatan Investasi di Daerah

Sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang dan pembentukan forum penataan ruang kabupaten mimika tahun 2022 di gelar bappeda mimika yang di hadiri perwakilan tiap opd yang di buka plh. Sekda mimika jenni usmani pada 16 juni 2022.

Dalam sambutan bupati mimika yang di sampaikan plh sekda mimika jenni usmani terbitnya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja berpengaruh pada berbagai sektor di indonesia yang salahsatunya adalah sektor tata ruang baik aspek perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang atau kkpr, dimana kkpr berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan sebagai acuan administrasi pertanahan yang di terbitkan oleh menteri agraria dan tata tuang atau kepala badan pertanahan nasional yang di siapkan untuk mendukung operasionalisasi sistem perijinan berusaha melalui sistem oss, sistem elektronik maupun non elektronik.

Dalam forum penataan ruang tersebut, berbagai kalangan dapat memberi masukan dan pertimbangan sebelum diterbitkannya izin kkpr sebagaimana diatur dalam pasal 113 pp nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang menyebutkan bahwa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada (1) dapat diberikan dengan pertimbangan forum penataan ruang.

Untuk mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan kegiatan pemanfaatan ruang non berusaha di daerah, perlu dilakukan pendelegasian penerbitan konfirmasi kkpr dan persetujuan kkpr dari menteri kepada gubernur, bupati, dan walikota tanpa mengurangi kewenangan menteri.