Gelar Rakornas 2021, Ditjen Dukcapil Tindak Lanjut Pendataan Warga Miskin Kronis

Direktorat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil republik indonesia menggelar rapat koordinasi pendataan penduduk kronis dan penyerahan data konsolidasi bersih (dkb) semester 1 tahun 2021 yang di ikuti oleh 514 instasi dukcapil seluruh indonesia melalui video konference zoom yang dibuka langsung direktur jenderal dukcapil zudan arif fakrulloh.

Menyambung hasil rapat kabinet pekan lalu, seperti disampaikan presiden joko widodo di indonesia masih terdapat penduduk miskin kronis yaitu penduduk miskin yang di kategorikan miskin tanpa dipengaruhi adanya kebijakan karena kondisi darurat negara yang berbanding terbalik dengan miskin sementara yang dipengaruhi karena kebijakan di karenakan adanya bencana nasional seperti pandemi covid 19 saat ini yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi. Dalam pelayanan adminduk yang termasuk penduduk rentan adminduk yaitu masyarakat yang miskin kronis, orang terlantar, komunitas adat terpencil dan kelompok transgender.

Saat ini tercatat jumlah penduduk indonesia semester i tahun 2021 sebanyak 272.229.372 jiwa dengan jumlah penduduk laki laki 137,521,557 juta jiwa yang lebih banyak dari penduduk perempuan yang berjumlah 134,707,815 juta jiwa dengan jumlah kepala keluarga tercatat sebanyak 86,928,511 dengan jumlah perekaman sudah mencapai 98,50 persen seluruh indonesia.

Secara khusus untuk wilayah papua dalam rakor tersebut, direktur jenderal dukcapil zudan arif fakrulloh meminta agar di gelar rapat koordinasi khusus dalam pekan ini untuk mendata penduduk rentan adminduk setelah mendengar pemaparan laporan adminduk provinsi papua dimana ada beberapa kabupaten di wilayah provinsi papua yang perekaman ktp elektroniknya masih di bawah 70 persen.

Kabupaten mimika dalam upayanya melakukan pendataan penduduk, telah mengupayakan berbagai inovasi mulai dari melakukan jemput bola pelayanan adminduk sampai ke wilayah pedalaman mimika serta melakukan pelayanan berbasis aplikasi yang ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam perekaman kependudukan.